UU Cipta Kerja Mampu Kurangi Potensi Terjadinya Kekerasan terhadap ABK Indonesia

 Masalah kekerasan yang dirasakan anak buah kapal (ABK) dari Indonesia di kapal asing kerap berlangsung. Pengatasan masalah kekerasan ke ABK ini kerap terkatung-katung sebab wewenangnya ada di beberapa kementerian. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) diinginkan masalah kekerasan ke ABK dapat teratasi secara baik.

benarkah makanan pedas bisa turunkan berat badan

Plt. Dirjen Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini menerangkan, nerbagai masalah kekerasan yang dirasakan ABK sering dilimpahkan tanggung jawabannya ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Walau sebenarnya, keterkaitan KKP cuman 5 %. Sedang bekasnya jadi wewenang Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan.

"Pengawakan kapal ini benar-benar peka. Sejauh ini KKP keterkaitannya cuman 5 %. Bekasnya berada di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan," kata Plt. Dirjen Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini dalam diskusi Serap Inspirasi: Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lombok, NTB, Senin (7/12/2020).

Wewenang yang dikerjakan lintas kementerian ini kata Zaini kenyataannya jadi kesempatan untuk aktivitas pendistribusian ABK secara ilegal. Melalui UU Cipta Kerja ini, wewenang berkaitan ABK bisa menjadi tanggung jawab KKP.

"Nah di depan, semua, sertifikassi ABK, penerapan pemberangkatan ABK, syarat meaning agent ini akan disiapkan KKP," kata Zaini.

Hingga kata Zaini bermacam masalah yang perah berlangsung tidak berlangsung kembali. Karena KKP menjaga prosesnya dari awalnya sampai akhir.

"Jika berlangsung beberapa hal yang tidak diharapkan sama seperti yang pernah didengar, pelarungan jasad di tengah-tengah laut, pukulan di tengah-tengah laut , pembunuhan ABK kita ini, KKP dapat mengambil pindah sebab kita terjebak proses dari awalnya sampai akhir," papar Zaini.

Disamping itu, dalam pengawakan kapal ini berkaitan dengan ketrampilan ABK. Menurut dia, makin banyak sertifikat yang dipunyai ABK bisa menjadi daya tawar gaji yang diterima ABK.

"Makin banyak sertifikat rasio internasional yang dipunyai, makin besar bargaining season untuk tentukan gaji nelayan-nelayan kita," katanya.

Untuk ini ketetapan itu akan ditempatkan ke Perancangan Ketentuan Pemerintahan (RPP) selaku UU Cipta Kerja. KKP akan bekerja bersama dengan perusahaan rasio internasional hingga dalam penetapan gaji ini berdasar kapabilitas yang telah diatur.

Polisi mendapati mayat seorang ABK WNI dalam almari pendingin kapal berbendera negara China. Diperhitungkan mendiang ialah korban penindasan dan penganiayaan di atas kapal.